Kebijakan Pemerintah Kota Medan melalui Surat Edaran Walikota Nomor : 500.7.1/1540 tentang Penataan Lokasi dan Pengelolaan Limbah Penjualan Daging Non-Halal di Wilayah Kota Medan yang terkait penataan penjualan daging non-halal adalah suatu Edaran yang patut diapresiasi sebagai langkah strategis dalam mewujudkan tata kelola kota yang tertib, bersih, dan berkeadaban. Dalam konteks pembangunan perkotaan modern, penataan ruang publik bukan sekadar persoalan administratif, tetapi juga menyangkut kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan.
Kami memandang bahwa kebijakan ini bukan bentuk pelarangan, melainkan upaya penataan yang berorientasi pada :
- Penguatan ketertiban ruang publik,
- Peningkatan standar kebersihan dan kesehatan lingkungan,
- Serta penjagaan harmoni sosial di tengah keberagaman masyarakat Kota Medan.
Dalam kerangka tersebut, langkah yang diambil Pemerintah Kota Medan merupakan bagian dari tanggung jawab konstitusional untuk menghadirkan ruang hidup yang layak bagi seluruh warga. Namun demikian, kami juga memandang bahwa dalam implementasinya, diperlukan penguatan pada aspek komunikasi publik dan pendekatan partisipatif, agar kebijakan ini dapat dipahami secara utuh oleh semua pihak, khususnya para pedagang yang terdampak langsung.
Sudut pandang atas Dinamika Sosial
Kita menyayangkan adanya kecenderungan sebagian pihak yang menggeser substansi persoalan dari isu penataan lingkungan menjadi isu agama dan ras. Pergeseran ini bukan hanya tidak relevan, tetapi juga berpotensi menimbulkan ketegangan sosial yang kontraproduktif. Perlu ditegaskan bahwa :
- Kebijakan ini berada dalam ranah tata kelola lingkungan dan ketertiban kota,
- Bukan dalam kerangka pembatasan identitas tertentu.
Oleh karena itu, penting bagi seluruh elemen masyarakat untuk menjaga kejernihan berpikir serta tidak mudah terprovokasi oleh narasi yang menyederhanakan persoalan secara berlebihan.
Seruan Konstruktif (Sekretaris PCNU Kota Medan)
Sebagai bagian dari tanggung jawab moral dan sosial, kami menyerukan:
- Masyarakat diharapkan dapat melihat kebijakan ini sebagai upaya bersama dalam menciptakan lingkungan yang lebih tertib dan sehat.
- Pemerintah kota perlu terus membuka ruang dialog dengan tokoh agama, tokoh masyarakat, dan perwakilan pedagang guna memastikan implementasi kebijakan berjalan adil dan solutif.
- Para pemimpin komunitas diharapkan mampu menenangkan umatnya, mengedepankan edukasi, serta mencegah berkembangnya narasi yang memecah belah.
- Pengedepanan rasionalitas dan etika sosial
Masyarakat perlu diajak untuk:
- Berpikir jernih dan proporsional
- Menghargai keberagaman
- Menjaga kebersihan dan kenyamanan lingkungan sebagai tanggung jawab bersama
Penutup
Pernyataan ini merupakan pandangan Sekretaris Jenderal PCNU Kota Medan dalam rangka menjaga keseimbangan antara dukungan terhadap kebijakan publik dan komitmen terhadap harmoni sosial.
Kami meyakini bahwa dengan kepemimpinan yang bijak, partisipasi masyarakat, serta semangat persaudaraan, Kota Medan akan mampu menjadi contoh kota yang tertata, harmonis, dan berkeadaban.
Mendukung penataan adalah bagian dari ikhtiar bersama, dan menjaga kerukunan adalah fondasi utama kehidupan bermasyarakat.
